Pesimis dengan upaya Kejagung

Denny Indrayana, pengamat hukum dan korupsi yang juga menjadi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajahmada, Yogyakarta, mengaku pesimis dengan langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung membidik Soeharto dalam gugatan perdata atas kerugian negara yang ditimbulkan Yayasan Supersemar. Berikut petikan wawancaranya

Bagaimana anda melihat upaya Kejagung kembali memperkarakan Soeharto dalam kasus Yayasan Supersemar?

Saya menilai ini langkah yang sangat terlambat yang dilakukan oleh kejaksaan agung. Meski demikian, saya berikan apresiasi atas keberaniannya dalam melakukan upaya mengungkap kasus yang melibatkan keluarga cendana. 

Terkait gugatan ini sendiri?

 Sangat lemah. Saya dan teman-teman ketika melihat gugatan ini tidak yakin bisa menahan gempuran lawyer-lawyer milik keluarga cendana. Dihadapan kuasa hukum Soeharto, bisa dihabisi ntar.

 Kelemahannya dimana?

 Banyak hal. Salah satunya soal keterlambatan gugatan. 

 Lalu imbasnya?

 Ya itu tadi, ketika gugatan ini lemah, tentunya akan mudah bagi kuasa hukum Soeharto mematahkan materi gugatan tersebut.

 Harapan anda sendiri terhadap upaya ini bagaimana?

 Saya sendiri pesimis dan tidak berharap banyak dengan hasil di persidangan nanti. Saya hanya berharap aparat penegak hukum berupaya untuk lebih serius dalam menyiapkan materi gugatannya yang akan dipakai menjerat Soeharto khususnya dalam kasus Yayasan Supersemar.

Terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) yang dikeluarkan Kejagung pada 11 Mei 2006 lalu, apakah perlu untuk dicabut dulu?

Mencabut SKP3 itu perkara yang sulit. Susah. Itu adalah senjata utama Soeharto menghadapi persidangan. Dan saya yakin SKP3 tidak bakal dicabut. Itu sepertinya sudah menjadi keputusan final.

Jadi intinya, keputusan untuk menggugat perdata Soeharto sesuatu yang sia-sia.

Saya tidak bilang begitu. Tapi saya justru khawatir jika ini dilanjutkan malah menjadi boomerang bagi proses hukum yang melibatkan Soeharto.

Maksudnya?

Saya khawatir jika pada gugatan perdata ini ternyata tidak berhasil, justru akan melepaskan Soeharto dalam jerat hukum. Imbasnya, oerang berfikir Soeharto bersih dari tuntutan hukum. (*)