ganyang.jpg

Kita Lebih Beradab

 27 Juli 1963. diatas podium kebesarannya, Presiden Soekarno berang. Dengan jas hitam licinnya, matanya memancarkan kebencian akan keberadaan kolonialisme Inggris di Asia. Ditambah Pengkhianatan Tun Abdurrahman dari persekutuan Tanah Melayu (PTM ), Malaysia akhirnya mengikuti skenario Inggris. Soekarno mengganggap Malaysia hanya boneka bentukan Inggris. Konflik ini memicu Soekarno untuk menyerukan “Ganyang Malaysia”.

 Slogan ini begitu kuat menancap di jiwa pemuda republik saat itu. Bahkan sampai sekarang, semangat “Ganyang Malaysia” terus menggema, sebagai bentuk nasionalisme kebangsaan yang terinjak martabatnya.

 Semangat Ganyang Malaysia tidak berhenti disini. Kasus pulau Sipidan dan Ligitan yang di klaim milik Malaysia lalu berujung tarik ulur klaim Pulau Ambalat membuat ketegangan kedua negara kembali menguat. Darah pemuda Indonesia mendidih hingga banyak yang mendaftar “jihad” berani mati untuk di kirim ke Malaysia.

 Akumulasi kejengkelan itu semakin menjadi-jadi. Pemukulan terhadap Kepala Dewan Wasit Karateka Indonesia Donald Pieter Luther Colopita oleh polisi Malaysia seolah menginjak-injak martabat negeri ini. Orang ramai berdemo dan kembali meneriakkan “Ganyang Malaysia”.

 Solidaritas atas pemukulan tamu negara di Malaysia itu, sontak menjamur dimana-mana. Tak terkecuali aksi sweeping di beberapa daerah dan aksi solidaritas lainnya. Baru-baru ini, ratusan anggota Komunitas Bela Diri Solo ikut bersimpati atas insiden pemukulan itu. Mereka bahkan siap perang jika permintaan maaf PM Malaysia hanya palsu belaka.

 Ketua Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) Solo, Riwayatno mengatakan, aksi itu digelar sebagai bentuk solidaritas komunitas bela diri Solo. Pihaknya mengecam keras atas penganiayaan yang dilakukan polisi Diraja Malaysia terhadap duta olah raga bangsa Indonesia.

 “Penganiayaan ini bentuk kebiadaban. Kami tidak bisa menerima peristiwa ini,” ujarnya

 Mereka pantas marah. Penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia bukan sekedar menimpa Donald. Sebelumnya banyak TKI yang bekerja sebagai buruh migran sering kali dianiaya oleh majikan dari Malaysia. Banyak TKI yang pulang dalam kondisi meninggal atau luka akibat disiksa. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, bahkan menyebut selama tahun 2007, kasus penganiayaan terhadap TKI di Malaysia tercatat sebanyak 43 kasus. Ironisnya, penyelesaian hukum atas penganiayaan ini masih banyak yang tersendat di bilik polisi Diraja Malaysia (kantor polisi).

 Nasionalisme warga Indonesia meledak karena akumulasi kasus dan konflik yang selama ini terjadi. Puncaknya insiden pemukulan Donald yang ironisnya, datang ke Malaysia sebagai tamu negara. Pengamat Politik LIPI, Alfitra Salam mengatakan, pemukulan terhadap tamu negara oleh polisi sebenarnya tidak perlu terjadi. Tamu negara katanya, harusnya di lindungi dan bukan lantas di pukuli. “Ini kasus luar biasa. Kasus ini baru kali pertama terjadi,” kata Alfitra

 Sebagian polisi di Malaysia, kata Alfitra, seolah sudah memandang rendah warga Indonesia yang datang ke Malaysia. Ia mencontohkan banyaknya TKI yang ditangkapi dan dipukuli membuat petugas antipati dan memandang sama terhadap orang Indonesia yang datang ke Malaysia.

 “Mereka menganggap setiap orang Indonesia sama. Jadi mereka maen tangkap dan pukul,” tandasnya.

 Sementara itu,  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Yusron Ihza Mahendra mengatakan, munculnya demo-demo dan bangkitnya nasionalisme bangsa, akibat terinjaknya martabat bangsa, sah-sah saja dilakukan. Namun, nasionalisme tersebut hendaknya tidak disalahartikan dengan tindakan yang anarkis.

 Proses diplomasi antar kedua bangsa, jelas Yusron, sudah selesai dilakukan dengan permohonan maaf PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mewakili pemerintah Malaysia. Sehingga, masalah ini juga harus cair.

“Mereka sudah meminta maaf. Lalu apa lagi tuntutan kita?,” tanya Yusron.

 Permohonan maaf Malaysia, kata Yusron hendaknya disambut baik. Momentum semacam ini, bahkan bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang sering kali naik turun.

 Atas penghinaan yang dilakukan oleh Malaysia, Yusron justru meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan introspeksi. Malaysia mengangap sebelah mata, karena selama ini, Indonesia memang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas plus carut marut perekonomian.

 “Ya mau bagaimana lagi. Kita harus bisa memperbaiki diri agar mereka tidak memandang sebelah mata,” ujarnya. 

 Nasionalisme warga memang mutlak dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan dan martabat negara. Namun, nasionalisme bukan berarti harus mengarah ke anarki, selama masih ada proses diplomasi (*)